Misalnya ada wajib pajak yang mengeluh SPT Tahunan-nya kurang bayar dan ingin menghapus beberapa data bukti potong agar hasilnya menjadi nihil. Pertanyaan pun muncul: apakah hal itu boleh dilakukan? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami sistem perpajakan Indonesia dan konsekuensi tindakan tersebut.

Sistem pajak Indonesia menganut mekanisme self-assessment, artinya wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang memberikan keleluasaan ini, tetapi kebebasan tersebut disertai tanggung jawab melaporkan data dengan benar. Jika ada yang beranggapan kesalahan ada pada perusahaan pemberi kerja, perlu diingat bahwa perusahaan sudah berkewajiban memotong PPh Pasal 21 sesuai aturan. Hasil akhir dalam SPT Tahunan merupakan perhitungan ulang seluruh penghasilan setahun yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Fitur Posting SPT dan Pengaruhnya

Aplikasi e-filing SPT DJP (Coretax) memiliki fitur “Posting SPT” yang secara otomatis mengisi data bukti potong ke dalam SPT. Fitur ini memudahkan pelaporan karena semua bukti potong dari pelaporan pemberi kerja akan tampil. Namun, karena data tambahan (misalnya penghasilan dari dua tempat kerja, komisi, atau penghasilan lain) jadi lebih terlihat, seringkali muncul kekurangan bayar pada SPT. Kondisi ini terjadi jika pemberi kerja sebelumnya belum memperhitungkan pendapatan dari pekerjaan sebelumnya atau tidak memasukkan penghasilan yang disetahunkan saat memotong pajak atas komisi maupun tunjangan.

Menghapus Bukti Potong: Legalitas dan Kenyataan

Secara teknis, wajib pajak dapat saja menghapus satu atau beberapa bukti potong dari SPT Tahunan sebelum disimpan. Namun, apakah SPT itu masih sesuai aturan? Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, SPT wajib diisi benar, lengkap, dan jelas. “Benar” artinya hitungan pajak sesuai ketentuan dan fakta sebenarnya. “Lengkap” berarti mencantumkan semua penghasilan, harta, kewajiban, dan unsur lain yang wajib dilaporkan. “Jelas” berarti wajib pajak melaporkan asal-usul penghasilan yang diterima.

Ketika seorang wajib pajak menghapus data bukti potong di SPT-nya, jejak bukti potong tersebut sebenarnya tidak hilang. Laporan bukti potong diterbitkan oleh pemotong pajak (misalnya perusahaan pemberi kerja) dan wajib dilaporkan oleh pemotong tersebut ke DJP melalui sistem administrasi perpajakan. Artinya, data bukti potong sudah tercatat di sistem DJP dari sisi pemotong dan juga muncul di SPT si penerima. Keduanya saling terkait dalam administrasi pajak. Jadi, meskipun Anda menghapusnya secara manual, kantor pajak tetap memiliki catatan bukti potong tersebut.

Risiko Menghapus Bukti Potong

Dalam jangka pendek, menghapus bukti potong mungkin terlihat seperti solusi cepat: status kurang bayar pada SPT bisa berubah menjadi nihil, sehingga proses pelaporan terasa lebih mudah tanpa perlu membayar kekurangan. Namun, keputusan seperti ini sangat berisiko. SPT Tahunan adalah pernyataan resmi wajib pajak mengenai kondisi penghasilan dan kewajiban pajaknya selama satu tahun pajak. Setiap angka di dalamnya adalah bagian dari tanggung jawab kepada negara, bukan sekadar data administratif semata.

Jika informasi SPT tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, wajib pajak bisa mendapatkan surat tagihan atau surat pemberitahuan dari kantor pajak di kemudian hari. Selain itu, nilai kewajiban pajak bisa bertambah karena denda atau sanksi administratif. Dengan kata lain, menghapus bukti potong demi menghindari pajak sekarang hanya akan membawa masalah lebih besar di masa depan.

Langkah-langkah Menghadapi SPT Kurang Bayar

Daripada menghapus data, wajib pajak sebaiknya mengecek kembali SPT dan melakukan langkah-langkah berikut jika terdapat kurang bayar:

1. Periksa data SPT secara keseluruhan. Pastikan seluruh penghasilan yang Anda terima selama tahun berjalan sudah tercantum dan bukti potong dimasukkan dengan benar. Cek juga apakah data lainnya, seperti harta atau potongan, diisi sesuai kenyataan.
2. Pastikan semua kredit pajak tercantum. Misalnya, pastikan pajak yang sudah dipotong (PPh Pasal 21, Pasal 22, dst.) maupun setoran sebelumnya sudah dicantumkan. Kekurangan bayar kadang muncul karena salah input bukti potong atau kelupaan memasukkan kredit pajak.
3. Bayar kekurangan pajak jika masih kurang. Jika setelah pemeriksaan ternyata SPT masih kurang bayar, lanjutkan proses pembayaran pajak sesuai tagihan. Kode billing akan muncul begitu Anda menekan tombol “Bayar dan Lapor”. Meskipun terasa berat, langkah ini menjamin kewajiban perpajakan Anda terpenuhi sesuai aturan.
4. Lakukan pembetulan SPT jika perlu. Jika SPT sudah dilaporkan tetapi kemudian Anda menyadari ada kekeliruan (misalnya kelupaan memasukkan penghasilan atau bukti potong), masih ada kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan. Syaratnya, pembetulan dapat dilakukan selama SPT belum diperiksa oleh otoritas pajak.

Kesimpulan

Sistem self-assessment memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk mengatur pelaporan pajaknya sendiri, namun kebebasan tersebut wajib diiringi tanggung jawab. Setiap data yang dimasukkan dalam SPT sebaiknya benar-benar mencerminkan kondisi sesungguhnya. Oleh karena itu, daripada menghapus data agar penghitungan pajak tampak lebih ringan, pilihan yang bijak adalah tetap melaporkan sesuai keadaan sebenarnya. Dengan demikian, SPT Anda tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/jangan-asal-menghapus-bukti-potong-pahami-konsekuensinya

Butuh Sistem yang Bisa Hitung Pajak Bulanan & Tahunan Secara Otomatis? forwardHR Solusinya.

Meskipun pelaporan SPT kini semakin praktis, banyak perusahaan dan tim HR masih menghadapi tantangan dalam menghitung PPh 21 bulanan, termasuk lembur, tunjangan, potongan, hingga perhitungan PPh 21 akhir tahun karyawan.

Di sinilah forwardHR hadir memberikan solusi.

Dengan forwardHR, Anda dapat:

• Menghitung PPh 21 bulanan secara otomatis tanpa proses manual di Excel.

• Membuat rekap PPh 21, bukti potong, dan laporan pajak yang siap diunggah.

• Meminimalkan risiko kesalahan perhitungan hingga 90%.

• Menyelesaikan perhitungan pajak tahunan karyawan hanya dalam beberapa klik.

• Menyesuaikan skema perhitungan (gross, gross-up, net) sesuai kebijakan perusahaan.

Semua fitur tersebut tersedia dalam satu sistem HRIS yang fleksibel dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis — ideal untuk perusahaan manufaktur, distribusi, ritel, hingga operasional multishift.